BATU (SurabayaPostNews) – Wakil Ketua DPRD Kota Batu Nurochman berharap Pj Walikota Batu mampu menjadi konduktor orkestra Pemerintah Kota Batu dimasa transisi krusial ini.
Hal ini disampaikan Cak Nur Sapaan akrabnya saat diminta pendapat terkait kinerja 100 hari Pj Walikota Batu Aries Agung Paewai, Minggu (30/4/2023).
“Secara normatif Pj Walikota sudah melakukan evaluasi dan identifikasi terhadap beberapa persoalan yang menjadi penghambat kurangnya inovasi di level OPD (organisasi perangkat daerah) karena kondisinya memang kinerja OPD monoton dalan merencanakan program dan kegiatan,” papar Cak Nur.
Ini, papar dia, masih minimnya upaya merealisasikan program-program yang sudah di tetapkan dalam APBD, DPA.
“OPD harus segera melakukan penyesuaian terhadap apa – apa yang sudah di gariskan oleh Pj Walikota dan tidak lagi berpedoman pada kebijakan – kebijakan lama yang tidak sesuai dengan arah kebijakan baru yang tertuang dalam RPD,” lanjutnya.
“Bagaimana memberi ruang kreatif terhadap penggiat seni budaya, bagaimana mengelola area potensial parkir sebagai salah satu unsur pendulang PAD (pendapatan asli daerah),” ujarnya.
Itu, ujar dia, bagaimana menyelesaikan piutang pajak, dan bagaimana memberi kemudahan perijinan satu pintu dan kepastian hukum bagi pemohon yang tentunya tetap harus merujuk pada ketentuan yang berlaku, ataupun kebijakan lokal yang sudah ditetapkan.
“Bagaimana mengajak stakeholder pajak bicara tentang sumbangsih wajib pajak terhadap pembangunan Kota Batu di samping orientasi profit bagi tempat usahanya, bagaimana Pj Walikota melakukan reformasi birokrasi di Kota Batu yang selama ini kami rasakan tidak adanya sinergitas yang baik,” tandasnya.
Lantas, tandas dia, untuk 100 hari bagi Pj Walikota Batu bisa jadi tidak berwujud apa-apa bila tidak ada dukungan dan sinergitas yang baik dari para asisten, Staf Ahli, Sekda dan Kepala OPD sebagai instrumen pelaksana kebijakan.
“Semoga Pj Walikota mampu menjadi konduktor atas orkestra pemerintah kota batu dimasa transisi yang sangat krusial ini.
“Ini momentum melakukan perbaikan di semua lini, masyarakat menunggu gebrakan-gebrakan kebijakan yang tidak sekadar inovatif tapi sudah saatnya kebijakan pembangunan berpihak kepada rakyat,” kata Cak Nur.
Demikian, kata dia, jangan sekadar menjadi narasi yang tidak bisa direalisasikan.
“Saya masih menyakini bahwa Pj Walikota belum bisa banyak melakukannya di masa 100 hari ini karena secara normatif masih berpedoman atas DPA, APBD produk kepemimpinan sebelumnya yang secara hukum harus dijadikan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan,” jelasnya.
Maka, jelas dia, momentum perubahan anggaran yang di canangkan lebih awal oleh Pj, harus mendapat dukungan dari ketua dan anggota tim anggaran pemerintah daerah, juga para kepala OPD supaya bisa memasukkan hal-hal baru yang lebih baik dan progresif untuk masyarakat Kota Batu.
“DPRD sangat wellcome terhadap upaya yang telah direncakan di masa transisi kepemimpinan Kota Katu, demi kebaikan warga masyarakat Kota Batu,” pungkasnya.(Gus)