Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SURABAYA (SurabayaPostNews) — Kepolisian Daerah Jawa Timur (Polda Jatim) baru baru ini mengundang sejumlah elit partai untuk melakukan rapat koordinasi soal kesiapan pengamanan pemilu 2024.
Rapat koordinasi yang dinamai Mantab Brata Semeru 2023-2024 itu dilakukan untuk mengantisipasi situasi Kamtibmas mengingat Jawa Timur sebagai barometer baik politik maupun keamanan.
Kapolda Jatim Irjen Pol. Toni Harmanto menyampaikan bahwa pemilu serentak 2024 memiliki berbagai dampak problematika dan tantangan yang harus terus dijawab, baik penyelenggara, aparat keamanan maupun organ organ pendukung lainnya dalam pelaksanaan mulai dari tahapan pemilu sampai dengan pelaksanaan.
“Dari segi keamanan berdasarkan penilaian bagan IPKP Polri periode ketiga di Jatim saat ini masuk kategori rawan dengan skor 65,16 persen. Persentase ini merupakan angka penurunan dibandingkan periode kedua sebelumnya yakni kategori sangat rawan sebelum ditahap ketiga skor sebelumnya 81,14 persen,” ujarnya.
Dalam kesempatan itu Pangdam V Brawijaya Mayjen TNI Farid Ma’ruf menjelaskan tentang posisi TNI dalam Pemilu.
Menurutnya, TNI tidak boleh terlibat dalam politik praktis, tidak memihak dan memberi dukungan kepada partai politik manapun, juga pasangan calon yang diusung.
“Kami akan menindaktegas anggota TNI, jika ada yang terbukti ikut dalam politik praktis, atau memihak paslon,” kata Mayjen TNI Farid Ma’ruf.
Ia menjelaskan pihaknya tidak boleh memberi fasilitas atau sarana-prasarana milik TNI untuk berkampanye. Juga keluarga prajurit TNI yang memiliki hak pilih dilarang memberi arahan dalam menentukan hak pilih.
“TNI juga tidak boleh memberi tanggapan, komentar dan mengupload apapun terhadap hasil quick count,” katanya@