Kerap Terjadi SILPA Ratusan Miliar Tiap Tahun,Didik Machmud Pertanyakan  Kinerja SKPD Pemkot Batu

BATU (SurabayaPostNews)- Ketua fraksi Golkar DPRD Kota Batu Didik Machmud pertanyakan kinerja SKPD Pemkot Batu dalam menggunakan anggaran kerap terjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) Rp 200 miliar lebih pertahun.

Didik menyebut,pada saat pembahasan PAK (perubahan anggaran keuangan)Tahun 2023 disepakati bahwa sebelum menyampaikan usulan PAK,semua
SKPD(satuan kinerja perangkat daerah) diharap melaporkan pencapaian anggaran.

“Misal SKPD (A) diberi anggaran Rp 50 miliar,sebelum pembahasan PAK kira – kira sudah terserap berapa anggaranya? apa semua,atau masih sisa.Kalau masih tersisa,sisanya tidak boleh di gunakan harus dikembalikan dulu pada bagian keuangan dan kita saving dulu,”kata Didik,Rabu (1/11/2023).

Itu kata dia,baru nanti ketika SKPD mengajukan lagi untuk kegiatan di PAK  baru dikembalikan dulu pada SKPD lagi.

“Misal SKPD tersebut punya anggaran Rp 50 miliar,lantas mampu menggunakan Rp 40 miliar, artinya masih sisa Rp 10 miliar,Rp 10 miliar ini, kita tanya apakah di PAK ada penambahan baru? kalau tidak ada,itu menjadi saving,tapi kalau ada penambahan, misal tambahannya Rp 9 miliar,berati ada sisa Rp 1 miliar,” papar Didik.

Tambahnya,digunakan sistem seperti itu, untuk menghindari Silpa yang terlalu banyak, sehingga mereka mengajukan anggaran baru di PAK.

“Lalu kita tanyakan dulu,mampu tidak melaksanakan? Tahun lalu yang APBD murni misal tersisa, kemudian sekarang mengadakan kegiatan lagi,apakah bisa dilaksanakan.Dengan asumsi seperti itu,untuk mengurangi Silpa,karena selama ini kerap terjadi Silpa hampir lima tahun lebih Silpanya Rp 200 miliar lebih,”ungkapnya.

Ini ungkap dia,ketika diprosentase dengan anggaran satu triliun tiap tahun, berarti 20 persen.

“Bahkan kemarin pada tahun 2022,Silpa capai Rp 223 miliar,berarti hampir 25 persen.Dalam PAK kita tetapkan,dan kita dok,dikonsultasikan kepada Gubernur, dan kita sahkan,semestinya tidak ada lagi PAK yang terlalu besar,”katanya.

Alasannya sudah ada penelitian dan pencermatan,ada anggaran di APBD murni dan di PAK,kalau nanti PAK nya  masih tinggi diberbagai SKPD,ia akan bertanya apa penyebabnya ?.

“Apakah regulasinya ada yang baru, sehingga yang lama tidak bisa dilaksanakan,ataukah memang tidak ada niatan melaksanakan,dan sengaja di Silpa kan? atau kah memang ada pejabat-pejabat yang tidak mau ambil resiko, dalam arti ketika itu dilaksanakan waktunya kurang,dan sebagainya,”ujarnya.

Terlebih ujar dia,pihaknya juga sudah mengingatkan ketika SKPD membuat kegiatan baru di PAK,agar  diperhitungkan waktu, mungkin mulai dari bulan Oktober hingga Desember.

“Kita akan memahami kalau SILPA itu, karena hasil penghematan, baik penghematan kegiatan rutin,misalnya Mamin,kemudian ATK,atau penghematan hasil lelang,kita bisa memahami,tetapi ketika Silpa itu ada kegiatan-kegiatan yang sebelumnya direncanakan eksekutif,seperti halnya Cold Storage tenyata tidak bisa dilaksanakan,tahun lalu menjadi Silpa,
dan pengalaman ini,diharap jangan sampai terjadi,”mintanya.

“Artinya kalau eksekutif memberikan suatu kegiatan,berati sudah diikuti dengan perencanaan, dan diikuti dengan penganggaran,dan memperhitungkan waktu yang dibutuhkan untuk kegiatan tersebut.Jadi tidak ada alasan ketika terjadi Silpa,”jelasnya.

Kesimpulannya menurut Didik, tergantung dari masing-masing SKPD  untuk melaksanakan.

“Makanya untuk di APBD pembahasan 2024 kita tanyakan, apakah PAK,dan mereka yang kemarin itu,bisa dilaksanakan semua? Nanti kita evaluasi itu.Karena sayang kalau terlalu besar Silpanya? Anggaran dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah pada pembangunan,
peningkatan ekonomi,dan kesejahteraan sosial untuk pembangunan fasum,dan sebagainya,” terangnya.

Tapi menurut dia,tidak mampu melaksanakan,dan itu yang jadi pertanyaan.

“Itu jadi pertanyaan kita,jadi tolong SKPD yang dikomandani Sekretaris Darah (Sekda) Zadiem Efisiensi benar -benar, dan Sekda sebagai Manajerial Pemerintah Daerah dalam penyusunan anggaran ditata rapi,sehingga Silpa yang 2023 ini tidak sampai terjadi Silpa,dan besar seperti di tahun – tahun sebelumnya,”harapnya.

Itu menurut dia,salahsatu ukuran apakah pemerintahan, eksekutif Kota Batu efektif,dan tidak dalam melaksanakan programnya.

“Celakanya lagi,rata-rata yang menjadi Silpa adalah kegiatan -kegiatan yang diusulkan sendiri,dan disampaikan sendiri oleh eksekutif.Tapi tidak bisa dilaksanakan,”tutupnya.(Gus)