Get real time updates directly on you device, subscribe now.
SurabayaPostNews — Media sosial dipenuhi celometan soal pengungsi Rohingya, membangun opini melemahkan upaya pemerintahan saat ini dalam menangani krisis kemanusiaan. Selain itu, terdapat penggeseran opini yang mengarahkan pada narasi politik yang ditunggangi.
Presiden Jokowi telah menegaskan bahwa pemerintah akan memberikan bantuan atas pengungsi Rohingya dengan tidak mengabaikan kepentingan Masyarakat.
“Bantuan kemanusiaan sementara kepada pengungsi akan diberikan, dengan tetap mengutamakan kepentingan masyarakat lokal,” ujar Presiden Jokowi dalam keterangannya di Istana Merdeka, Jakarta, pada beberapa waktu lalu.
Jokowi juga telah memperoleh informasi yang memadai soal kondisi pengungsi Rohingya yang menjadi korban TPPO, memastikan langkah pemerintah untuk mengambil tindakan konkrit.
“Saya memperoleh laporan mengenai pengungsi Rohingya yang makin banyak yang masuk ke wilayah Indonesia, terutama Provinsi Aceh, terdapat dugaan kuat, ada keterlibatan jaringan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dalam arus pengungsian ini,” jelasnya.
Menlu Retno Marsudi Dalam Global Refugee Forum (GRF) di PBB Jenewa, Retno mengajak masyarakat internasional untuk bersama-sama menghentikan konflik dan memulihkan demokrasi di Myanmar, sehingga warga Rohingya dapat kembali ke tanah air mereka.
Retno juga mengingatkan bahwa pengungsi Rohingya menjadi korban tindak pidana perdagangan dan penyelundupan manusia (TPPO), termasuk ribuan yang mencari perlindungan di Indonesia. Dia menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen memerangi TPPO sebagai kejahatan transnasional, namun perlu kerjasama erat, baik di tingkat regional maupun internasional.
UNHCR Indonesia melaporkan seribuan pengungsi Rohingya yang tiba di Aceh, menyoroti situasi kritis di Myanmar, di mana Rohingya, kelompok etnis minoritas Muslim, mengalami penindasan dalam konflik berkepanjangan. *