Get real time updates directly on you device, subscribe now.
Jakarta — Staf Khusus Menteri Keuangan Bidang Komunikasi Strategis, Yustinus Prabowo, mengungkapkan bahwa Kementerian Pertahanan sedang menyusun rencana tambahan pinjaman luar negeri untuk mendukung belanja Alat Utama Sistem Senjata (alutsista). Rencana ini masih dalam tahap penyusunan oleh Kementerian PPN/Bappenas.
Prabowo menjelaskan bahwa setelah disetujui, rencana tersebut akan masuk ke Kementerian Keuangan untuk ditetapkan dari mana asal pinjaman dan tenornya. “Ini adalah domain Kementerian Pertahanan dan Bappenas untuk menjelaskan. Nanti Kementerian Keuangan akan memfasilitasi untuk mendapatkan kredit dengan pihak luar setelah tahap ini,” ungkapnya.
Menurut Prabowo, Kementerian Keuangan berada di tahap akhir, berperan sebagai fasilitator dalam proses ini. “Apapun itu, tentu saja kita di titik terakhir. Kalau sudah diproses, ya kita di bagian ujung, kita laksanakan,” tambahnya.
Ketika ditanya tentang keputusan membuka anggaran untuk pengadaan alutsista, Prabowo menegaskan bahwa semua keputusan akan dipertanggungjawabkan dan diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). “Semua dipertanggungjawabkan kok, kan nanti diaudit juga sama BPK dan lain-lain,” tegasnya.
Prabowo memastikan bahwa tata kelola utang di Kementerian Keuangan tercatat di Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR). Terkait urgensi menambah pinjaman luar negeri untuk belanja alutsista, dia mengajak untuk menanyakan langsung ke Kementerian Pertahanan sebagai pemakai anggaran.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan bahwa alokasi pinjaman luar negeri untuk alutsista tahun 2020-2024 yang semula disepakati sebesar US$ 20,75 miliar, akan ditingkatkan menjadi US$ 25 miliar. Hal ini mencerminkan respons terhadap kebutuhan alutsista di tengah dinamika geopolitik global. Alokasi untuk jangka waktu panjang hingga 2034 tetap diangka US$ 55 miliar.
Meskipun total utang Indonesia hingga Oktober 2023 mencapai Rp 7.950,52 triliun atau 37,68% terhadap PDB, Prabowo menegaskan bahwa pengelolaannya dilakukan dengan hati-hati dan selalu memastikan manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.