Get real time updates directly on you device, subscribe now.
BATU (SurabayaPostNews) – Endro Wahyu Ketua MPC Ormas Pemuda Pancasila Kota Batu berpendapat rencana pemerintah dan DPRD Kota Batu terkait lelang retribusi parkir tepi jalan umum di Batu akan rawan konflik.
Ini karena rencana lelang retribusi parkir tepi jalan umum tersebut secara tidak langsung aktifitas para Jukir (juru parkir) di Kota Batu terancam berhenti,dan akan menambah angka pengangguran di Kota Batu.
“Sebelumnya pemerintah daerah maupun dewan kerap mengeluh terkait target pendapatan retribusi parkir tak pernah tercapai target tiap tahun.Hal tersebut sejatinya bagian dari lagi lawas yang kerap diserukan sejak Pemerintah Kota Batu berdiri,” kata Endro,Rabu (27/9/2023).
Tak hanya itu, Endro menyebut juga kerap disampaikan bahwa terjadi kebocoran pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum.Meski begitu, menurutnya letak kebocoran ada di pihak oknum dinas terkait atau para oknum Jukir,hinga saat ini hanya sebatas jadi isu liar belaka.
“Yang perlu diingat ketika rencana lelang tersebut terjadi,tidak menutup kemunginan bakal terjadi gesekan, atau konflik,karena akan terjadi pro dan kontra,”ujarnya.
Lantas ujar dia,ketika pemerintah dan para wakil rakyat hanya memburu peningkatan PAD dari pengelolaan parkir yang selama ini tengah menjadi sandang pangan warga bumi Kota Batu,menurutnya letak kepedulian eksekutif dan legislatif pada rakyat kecil patut dipertanyakan.
“Sebaiknya kalau hanya mengejar pendapatan dari parkir, fungsi kontrol dan pengawasannya dari dinas terkait harus lebih ekstra,ketika ada kekuatiran ada oknum Jukir ada yang tidak jujur,”saran dia.
Karena,lanjut dia sebagai kearifan lokal merupakan bagian dari budaya suatu masyarakat yang tidak dapat dipisahkan dari bahasa masyarakat itu sendiri.
“Artinya tetap dikelola seperti sekarang,namun fungsi kontrolnya harus lebih ekstra,”ungkapnya.
Terlebih,ungkap dia,berdasarkan catatan bahwa di Kota Batu angka pengangguran cukup tinggi, dengan adanya warga yang menekuni sebagai Jukir, mereka bisa beraktifitas dan bisa mengurangi angka pengangguran.
“Ketika rencana lelang tersebut terjadi, dan pemenangnya orang luar daerah, bisa jadi para Jukir tersebut akan dipangkas,dan tidak bakal semua bisa beraktifitas.Apapun bentuknya sang pemenang lelang punya kewenangan khusus,mau dikelola seperti apa mekanisme parkir di Kota Batu nanti, jadi suka – suka pemenang lelang,” tegasnya.
Ini tegas dia,menurut Endro sejak Kota Batu berdiri belum pernah mendengar pendapatan retribusi parkir tepi jalan umum terpenuhi.
“Ketika untuk kejar target tambahan PAD banyak ruang yang berpotensi selain pendapatan jukir.Artinya tidak harus pendapatan parkir yang jadi topik utama. Masih banyak ruang terbuka ketika pemerintah daerah serius dalam menggali potensi PAD Kota Batu,”pungkasnya.(Gus)